KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi yang telah memberikan kita kenikmatan Iman dan Islam serta sehat wal afiat yang oleh karena-Nya lah kita masih diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan berkat nikmat-Nya pula kami dapat menyelesaikan tugas makalah Dasr-dasar Ekonomi Islam.
Tak lupa pula sholawat beriring salam kami haturkan kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia yang pernah hidup di dunia, tak lain adalah Baginda kita nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah pendobrak kebodohan dan motivator ulung yang memotivasi kita semua sebagai mahasiswa yang senantiasa tak pernah berhenti mencari ilmu. Adapun dalam makalah ini kami menjelaskan mengenai “”Konsep Ekonomi Pasar dan Peran Negara dalam Ekonomi Islam” Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Dasar-dasar ekonomi islam dan teman-teman semua yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
Tiada yang sempurna pada karya manusia, kecuali karya Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman mahasiswa sekalian demi terwujudnya penerapan ekonomi syariah yang lebih baik.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Kelompok 7
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................ …….. i
DAFTAR ISI ........................................................................................ ii
PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………. iii
Sistem ekonomi Pasar
1. Pengertian .................................................................................... 1
2. Ciri-ciri ekonomi Liberal .................................................................. 2
3. Keuntungan dan kelemahan sistem ekonomi liberal ......................... 3
4. Penerapan ekonomi liberal ............................................................ 4
5. Institusi-institusi dalam Ekonomi Liberal …....................................... 6
6. Pemerintah dalam ekonomi islam ................................................... 7
PENUTUP ……………………………………………………………………………………………. 13
DAFTAR PUSTAKA …................................................................................ 14
ii
PENDAHULUAN
Kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia meliputi kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi. Ketiga kegiatan di atas tidak bisa dipisahkan, sehingga ketiganya membentuk suatu sistem baru yang disebut sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem perkonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya.
Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Dalam makalah ini, penulis akan mencoba untuk membahas lebih jauh mengenai konsep ekonomi pasar dan peran pemerintah dalam ekonomi Islam.
iii
Sistem Ekonomi Pasar (Liberal atau Bebas)
A. Pengertian
Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah sebuah sistem dimana adanya kebebasan baik untuk produsen maupun konsumen untuk berusaha yang didalamnya tidak ada campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme pasar, jadi semua mekanisme pengaturan harga diserahkan ke pasar (tergantung mekanisme supply dan demand). Umumnya sistem ekonomi liberal di anut oleh negara-negara yang berada di kawasan barat (Amerika dan Eropa) seperti yang paling terkenal adalah negara adi daya Amerika Serikat yang belakangan terkena krisis keuangan. Ekonomi pasar (liberal) adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu liberal klasik seperti[1]; Sistem ekonomi liberal tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan alami" yang dipahami oleh tokoh-tokoh ekonomi liberal klasik tersebut. Meskipun demikian, Smith tidak pernah menggunakan paham tersebut. Konsep dari ekonomi liberal ialah bergerak kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan sistem berpaham perdagangan bebas.
Dalam sistem ekonomi ini ada beberapa asumsi yang mesti di penuhi agar sistem ini dapat berjalan seimbang. Asumsi – asumsi itu sebagai berikut :
- Jumlah pengusaha banyak
- Peluang berusaha sangat luas
- informasi untuk berusaha sangat terbuka artinya tidak ada yang di tutup-tutupi jadi semua produsen maupun konsumen mengetahui tentang apa-apa yang terjadi dalam pasar. Dalam sistem ini dikenal dengan adanya pasar bebas atau yang paling terkenal adalah pasar persaingan sempurna, maka dari itu asumsi-
1.
asumsi di atas sangat perlu di penuhi agar teciptanya suatu perekonomian yang stabil. Namun pada kenyataannyaasumsi-asumsi itu tidak terpenuhi sehingga banyak menimbulkan kesenjangan-kesenjangan diantara masyarakat.
Kalau dilihat sepintas sistem perekonomian ini sangat sempurna untuk di terapkan dalam suatu negara karena sudah ada contoh yang jelas dari negara-negara barat yang telah jelas berhasil dan maju dalam hal perekonomiannya, tetapi di balik itu semua ternyata ada suatu kelemahan yang paling mendasar yaitu tentang persaingan itu sendiri dimana dalam system perekonomian liberal ini adanya persaingan bebas yang cenderung mengarah pada pembunuhan usaha apabila tidak bisa bersaing.
B. Ciri-ciri ekonomi liberal
Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal antara lain :
- Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
- Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
- Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
- Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
- Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
- Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
- Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
- Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
2
C. Keuntungan dan kelemahan dari ekonomi liberal
Sistem ekonomi liberal selain memilki keuntungan juga mempunyai kelemahan, antara lain :
Keuntungan
Ada beberapa keuntungan dari suatu sistem ekonomi liberal, yaitu:
- Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.
- Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
- Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
- Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
- Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
Kelemahan
Selain ada keuntungan, ada juga beberapa kelemahan daripada sistem ekonomi liberal, adalah:
- Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bilamana birokratnya korup.
- Masyarakat yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.
- Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
- Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
- Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.
3
D. Penerapan ekonomi liberal
Amerika Serikat
Paham liberal di Amerika Serikat (AS) disebut liberalisme modern atau liberalisme baru. Sekarang para politis di AS mengakui, bahwa paham liberalisme klasik ada kaitannya dengan kebebasan individu yang bersifat luas. Tetapi mereka menolak ekonomi yang bersifat laissez faire atau liberalisme klasik yang menuju ke pemerintahan interventionism yang berupa penyatuan persamaan sosial dan ekonomi. Umumnya, hal tersebut disepakati pada dekade pertama abad ke-20 yang tujuannya menuju keberhasilan suatu hegemoni para politis dalam negeri. Tapi, kesuksesan tersebut mulai merosot dan menghilang pada sekitar tahun 1970-an. Pada saat itu konsensus liberal telah dihadapkan suatu death-blow atau yang berupa runtuhnya pemerintahan Bretton Woods System yang dikarenakan kemenangan Ronald Reagan dalam pemilihan presiden tahun 1980, yang menjadikan liberalisme suatu arus kuat dalam politik AS pada tahun tersebut.
Liberalisme AS mulai bangkit pada awal abad ke-20 sebagai suatu alternatif ke politik nyata yang merupakan interaksi internasional yang dominan pada waktu itu. Presiden Franklin Roosevelt yang pada saat itu adalah seorang yang berpaham liberal self-proclaimed, menawarkan bangsa itu menuju ke suatu kesuksesan baru dengan cara membangun institusi kolaboratif yang berpendukungan orang-orang Amerika sendiri dan berjanji akan menarik AS keluar dari tekanan yang besar tersebut. Untuk mengantisipasi akhir Perang Dunia II, Roosevelt merancang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai suatu alat berupa harapan akan kerja sama timbal balik daripada membuat ancaman dan penggunaan kekuatan perang untuk memecahkan permasalahan politis internasional tersebut. Roosevelt juga menggunakan badan tersebut (PBB) untuk memasukan orang-orang Afrika yang tinggal di Amerika ke dalam militer AS serta membuat badan pendukungan hak dan kebenaran para wanita-wanita,
4
sebagai penekanan atas kebebasan individu yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden John F Kennedy dengan pembangunan Patung Liberty (1964) sebagai simbol kebebasan individu untuk hidup.
Sebenarnya, liberalisme yang dianut oleh AS, sebagaimana yang ditekankan oleh Wilson dan Roosevelt adalah dengan menekankan kerja sama serta kolaborasi timbal balik dan usaha individu, bukan dengan membuat ancaman dan pemaksaan sebagai untuk pemecahan permasalahan politis baik didalam maupun luar, sepertinya dianut oleh Presiden AS saat ini, George W Bush. Suatu paham liberal di AS itu mungkin seperti institusi dan prosedur politis yang mendorong kebebasan ekonomi, perlindungan yang lemah dari agresi oleh yang kuat, dan kebebasan dari norma-norma sosial bersifat membatasi. Karena sejak Perang Dunia II, liberalisme di AS telah dihubungkan dengan liberalisme modern, pengganti paham ideologi liberalisme klasik.
Eropa
Sebagai aksi dan reaksi penentangan komunisme, Eropa membuat suatu paham yang berterminologi politis (termasuk "sosialisme" dan "demokrasi sosial"). Tapi, mereka tidak bisa memilih AS dengan pahamnya tersebut, dikarenakan pada saat itu Eropa belum begitu mengenal liberalisme yang dianut oleh AS. Tapi beberapa tahun kemudian barulah Eropa menyadari bahwa liberalisme yang dianut oleh AS. Hal itu mendorong Eropa ke suatu kebebasan individu tersendiri yang akhirnya memperbaiki keadaan ekonomi mereka tersendiri. Liberalisme di Eropa mempunyai suatu tradisi yang kuat. Di negara-negara Eropa, kaum liberal cenderung menyebut diri mereka sendiri sebagai kaum liberal, atau sebagai radical centrists yang democratic.
Negara-negara penganut paham liberal yakni diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Cekoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia,
5
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia,Portugal, Romania, Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom. negara penganut paham liberal lainnya adalah Andorra, Belarusia, Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Faroe, Georgia, Irlandia dan San Marino.
Asia
Negara-negara yang menganut paham liberal di Asia antara lain adalah India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Saat ini banyak negara-negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura.
Kepulanan Oceania
Afrika
Sistem ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso, Mantol Verde, Côte D'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe.
E. Institusi-institusi dalam Ekonomi Liberal
Ada lima institusi pokok yang membangun sitem ekonomi liberal kapitalis, yakni :
a. Hak kepemilikan.
Sebagian besar hak kepemilikan dalam sistem ekonomi liberal kapitalis adalah hak kepemilikan swasta/individu (private/individual property), sehingga individu dalam masyarakat liberal kapitalis lebih terpacu untuk produktif.
b. Keuntungan.
6
Keuntungan (profit) selain memuaskan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif, juga merupakan bagian dari ekspresi diri, karena itu keuntungan dipercaya dapat memotivasi manusia untuk bekerja keras dan produktif.
c. Konsumerisme.
Konsumerisme sering diidentikkan dengan hedonisme yaitu falsafah hidup yang mengajarkan untuk mencapai kepuasan sebesar-besarnya selama hidup di dunia. Tetapi dalam arti positif, konsumerisme adalah gaya hidup yang sangat menekankan pentingnya kualitas barang dan jasa yang digunakan. Sebab tujuan akhir dari penggunaan barang dan jasa adalah meningkatkan nilai kegunaan (utilitas) kehidupan. Sehingga masyarakat liberal kapitalis terkenal sebagai penghasil barang dan jasa yang berkualitas.
d. Kompetisi.
Melalui kompetisi akan tersaring individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang mampu bekerja efisien. Efisiensi ini akan menguntungkan produsen maupun konsumen, atau baik yang membutuhkan (demander) maupun yang menawarkan (supplier).
e. Harga.
Harga merupakan indikator kelangkaan, jika barang dan jasa semakin mahal berarti barang dan jasa tersebut semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat.
F. Pemerintah dalam ekonomi islam
Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasarnya, peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (fard al-kifayah) untuk merealisasikan falah.
7
Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rasul-Nya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (al-adl wal ihsan) bagi seluruh umat. Secara umum peranan pemerintah ini akan berkait dengan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami dan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.
Suatu pasar yang islami akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pemerintah. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Kedua, peran yang berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme pasar (market imperfection); dan ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar (market failures). Implementasi nilai dan moral islam tidak dapat dilakukan hanya dengan membiarkan pasar bekerja secara alamiah, meskipun para pelaku pasar adalah Muslim sekalipun Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas, dan berbagai masalah ekonomi lain yang memang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.
Di samping tugas yang berkaitan dengan pasar, pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Tanggung jawab itu pada dasarnya mencakup berbagai tugas yang sepanjang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dalam menerapkan ajaran islam. Akan tetapi, beberapa tugas pokok pemerintah antara lain:
- menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat;
- pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan;
- menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;
- mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan nonekonomi yang relevan bagi perwujudan falah masyarakatnya.
8
Dalam ajaran islam pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan bukan hanya tugas individual masyarakat. Setiap individu harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya,keluarganya, kerabatnya, tetangganya, dan seluruh masyarakat-masyarakatnya sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula negara harus menjamin kebutuhan dasar dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan ini, sebab negara dibentuk memang untuk mengemban berbagai tugas kolektif. Negara memiliki perangkat dan sumber daya –termasuk keuangan- untuk memberikan jaminan ini. Desain pembangunan ekonomi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, sebab pasar memiliki kegagalan dan ketidaksempurrnaan. Negara bertugas untuk membuat perencanaan sekaligus mengawasi jalannya pembangunan ekonomi. Untuk mengelola perekonomian, pemerintah dalam sistem ekonomi islam akan menggunakan kebijakan moneter dan fiscal dengan pendekatan multidisiplin.
Akan tetapi, sebagaimana pasar, pemerintah juga memiliki kelemahan-kelemahan (government failure). beberapa kelemahan dari pemerintah antara lain:
- Pemerintah sering kali tidak berhasil mengidentifiikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat;
- pemerintah sering kali juga memiliki banyak masalah structural yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan, misalnya masalah birokrasi;
- keterlibatan pemerintah sering kali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian sehingga justru menghambat mekanisme pasar;
- intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mengurangi bekerjanya mekanisme penyesuaian dari pasar sehingga pasar tidak dapat berjalan dengan alamiah. Berbagai kegagalan pemerintah ini menegakkan pentingnya peran aktif dari masyarakat secara langsung.
9
Salah satu teori ekonomi syariah yang dikembangkan oleh ahli pemikir Islam, Ibnu Khaldun, berupa sebuah rumusan berupa kebijaksanaan politik pembangunan, mungkin, dapat diaplikasikan dalam perkembangan Ilmu Ekonomi Islam saat ini. Rumusan Ibnu Khaldun tersebut dikenal sebagai “Dynamic Model of Islam” atau Model Dinamika. Model Dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran sehingga awal dan akhir lingkaran tersebut tidak dapat dibedakan, terdiri atas:
1. Kekuatan pemerintah tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syariah;
2. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pemerintahan;
3. Pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali dari rakyat;
4. Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan;
5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan;
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan;
7. Keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi Allah pada umat-Nya;
8. Pemerintah dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.
Dalam ajaran welfare state Islami, mengupayakan agar setiap orang mengikuti ajaran Syariah dalam urusan duniawi mereka merupakan hal yang penting. Negara harus tetap mengawasi semua tingkah laku yang dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi seperti ketidakjujuran, penipuan, dan ketidakadilan sebagai prasyarat
10
kualitas yang dibutuhkan untuk keharmonisan sosial dan pembangunan berdasarkan
keadilan. Selain itu, negara harus menjamin pemenuhan hukum dan menghormati hak milik individu serta menanamkan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat.
Apabila pemerintah melaksanakan peranannya secara efektif, maka akan menjadi sebuah kontribusi positif dalam pembangunan karena kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, sehingga mereka akan termotivasi melalui kerja keras yang cermat dan efisien. Namun, jika hal itu tidak terlaksana, maka yang terjadi adalah kehancuran. Sumber daya yang dibutuhkan negara untuk kepentingan itu, diperoleh melalui sistem pajak yang adil dan efisien. Di samping itu, perlu dicermati bahwa apabila, jika pemerintah tidak menerapkan nilai-nilai syariah secara efisien, maka tidak akan ada keadilan. Jika tidak ada keadilan, maka “rasa kebersamaan” tidak akan ada, dan jika tidak ada “rasa kebersamaan”, maka tidak akan ada lingkungan yang mendukung terlaksananya implementasi Syariah, hukum dan perundang-undangan, pembangunan dan kemakmuran. Ketiadaan semua itu, akan membuat administrasi pemerintah menjadi lemah dan tidak efektif.
Konsep Ibnu Khaldun dalam “Model Dinamika” menyatakan bahwa negara harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat, dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Negara akan mengutamakan pembangunan melalui anggaran yang dihasilkan dari kebijakan yang adil, dan sebaliknya negara akan menghambat pembangunan dengan memperlakuan sistem pajak dan kebijakan yang tidak adil. Negara merupakan suatu pasar terbesar yang dihasilkan dari anggaran negara tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, negara tidak perlu terlibat secara langsung sebagai pelaku pasar,
11
namun harus melakukan hal-hal yang dapat membantu masyarakat menjalankan usaha mereka secara lebih efisien dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak adil secara berlebihan
Menurut David C. Korten dalam The Post-Corporate World; Life After Capitalism (1999) dan Joseph E. Stiglitz dalam Globalization and Its Discontents (2002), pasar yang berhasil, mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara pemerintah dan pasar. Keseimbangan tersebut mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lain dan dari waktu ke waktu, juga antara satu sektor dengan sektor lainnya, serta dari satu masalah dengan masalah lain. Tercapainya keseimbangan itu mensyaratkan adanya kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing dan bagaimana cara melakukannya. Intervensi pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan publik juga terperhatikan.
12
G. PENUTUP
1. Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah sebuah sistem dimana adanya kebebasan baik untuk produsen maupun konsumen untuk berusaha yang didalamnya tidak ada campur tangan pemerintah.
2. Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam.
3. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rasul-Nya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (al-adl wal ihsan) bagi seluruh umat inilah peranan pemerintah dalam ekonomi islam.
4. Salah satu teori ekonomi syariah yang dikembangkan oleh ahli pemikir Islam, Ibnu Khaldun adalah teori “Dynamic Model of Islam” atau Model Dinamika
Demikianlah makalah ini kami buat. Tiada yang sempurna pada karya manusia, kecuali karya Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman mahasiswa sekalian demi terwujudnya penerapan ekonomi syariah yang lebih baik.
MOTTO
“Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan. Dan bersama kesukaran pasti ada kemudahan. Karena itu, bila selesai sesuatu tugas, mulailah tugas yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap”
(Q. S. Asy Syarh: 5-8)
“Jangan pernah menilai diri sendiri dengan nilai tinggi, karena apabila orang lain menilaimu dengan rendah maka kamu akan kecewa”
“Do’a Ayah dan Ibu Adalah Rezeki Yang Tidak Ternilai Dengan Materi Apapun”
13
DAFTAR PUSTAKA
1. Gamal Merza (Pengkaji Sosial Ekonomi Islam), artikel Peran Negara Dalam Ekonomi Islam,
3. Hamid,Dr hm arifin MH 2008. Membumikan ekonomi stariah d Indonesia (perspektifsosioyuridis). Jakarta:elsas
